BOGOR, KABARBOGOR.ID – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah pusat dalam penataan perlintasan sebidang kereta api di berbagai daerah, termasuk Kota Bogor yang menjadi salah satu prioritas penanganan.
Beberapa titik yang menjadi perhatian antara lain perlintasan kereta api di Jalan MA Salmun dan Kebon Pedes yang selama ini dinilai membutuhkan penanganan untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, saat memimpin kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Bogor, Jumat, 12 Juni 2026.
“Presiden telah menyiapkan anggaran Rp4 triliun untuk membenahi seluruh perlintasan sebidang di Indonesia. Kota Bogor menjadi salah satu prioritas. Nantinya akan dibangun flyover dan underpass,” ujar Hamka.
Menurutnya, kunjungan ke Stasiun Bogor dilakukan untuk melihat langsung berbagai persoalan yang ada, termasuk kondisi perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Khusus terkait perlintasan sebidang, ini menjadi fokus pembahasan kami bersama pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan seluruh unsur terkait,” katanya.
Hamka menegaskan, Komisi V DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai target. Ia menilai keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan sektor transportasi.
“Khususnya di sektor transportasi, keselamatan perjalanan kereta api harus terjamin dengan baik. Oleh karena itu, tugas masing-masing kementerian akan dibagi. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Danantara melalui program CSR, Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan flyover dan underpass, serta Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Baca juga: Pemkot Bogor Segera Lelang Tahap Dua Pembangunan Lapangan Taman Yasmin
Selain itu, Komisi V DPR RI juga meminta adanya peta jalan atau roadmap penyelesaian perlintasan sebidang untuk beberapa tahun ke depan agar penanganan dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
“Kami meminta adanya roadmap penyelesaian perlintasan sebidang karena persoalan ini berpotensi menimbulkan korban yang lebih besar,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan usulan penataan perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun telah masuk dalam rencana intervensi pemerintah pusat pada tahun 2027.
Menurutnya, sejumlah opsi penanganan telah dibahas, mulai dari pembangunan underpass, flyover hingga pemasangan palang pintu kereta api.
“Sambil menyelam minum air, saya juga menyampaikan bahwa Kebon Pedes menjadi prioritas kami dan membutuhkan intervensi bantuan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Jenal.
Untuk penanganan kawasan Kebon Pedes, saat ini proyek tersebut telah memasuki tahap Detail Engineering Design (DED) di Kementerian Pekerjaan Umum.
Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp350 miliar yang mencakup biaya pembebasan lahan serta pembangunan konstruksi.
Karena itu, diperlukan kolaborasi pembiayaan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bogor.
“Ini membutuhkan perhatian pemerintah pusat yang saat ini memang fokus pada penataan perlintasan sebidang perkeretaapian,” ujarnya.
Baca juga: Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemkot Bogor Tanam 544 Pohon Serentak di Momen HJB ke-544
Sementara itu, Jenal memastikan penataan perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun akan mulai dikerjakan pada tahun depan. Kepastian tersebut sekaligus menjawab isu yang sempat beredar terkait rencana penutupan total akses perlintasan tersebut.
“Akan dibangun flyover. Mereka melihat langsung kondisi lapangan dan akses warga yang sangat vital. Jadi tidak ditutup total, tetapi dibangunkan flyover untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan berencana melibatkan warga lokal sebagai petugas penjaga palang pintu perlintasan kereta api.
“Sehingga warga Kota Bogor, khususnya dari kelompok desil 1 sampai desil 5 yang masih menganggur, dapat bekerja sebagai petugas penjaga palang pintu perlintasan kereta api,” pungkasnya.
