KABARBOGOR.ID — Ketika kebutuhan bantuan hukum semakin dekat dengan kehidupan masyarakat, pertanyaan mengenai siapa yang dapat menjadi Paralegal juga semakin penting. Apakah harus seorang sarjana hukum? Apakah harus Advokat? Atau masyarakat umum juga dapat menjalankan peran tersebut?
Jawabannya perlu dilihat dari ketentuan yang berlaku.
Saat ini, pengaturan mengenai Paralegal dalam pemberian bantuan hukum mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Peraturan tersebut mulai berlaku pada 3 November 2025 dan mencabut Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021.
Paralegal Bukan Hanya untuk Lulusan Hukum
Salah satu hal yang penting dipahami adalah bahwa Paralegal tidak identik dengan Advokat ataupun profesi hukum lainnya.
Dalam regulasi yang berlaku, Paralegal didefinisikan sebagai setiap orang yang memberikan bantuan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum. Artinya, kedudukan seseorang sebagai Paralegal berkaitan dengan penugasan dalam sistem pemberian bantuan hukum.
Karena itu, pertanyaan mengenai siapa yang dapat menjadi Paralegal tidak cukup dijawab hanya dengan melihat latar belakang pendidikan.
Ada proses, penugasan, kompetensi, dan tanggung jawab yang harus diperhatikan.
Baca Juga: Syarat Menjadi Paralegal di Indonesia: Apa Saja yang Harus Dipenuhi?
Tidak Sama dengan Menjadi Advokat
Paralegal dan Advokat memiliki jalur dan kedudukan yang berbeda.
Advokat merupakan profesi hukum dengan persyaratan dan kewenangan profesional yang diatur secara khusus. Sementara Paralegal bekerja dalam kerangka pemberian bantuan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum.
Karena itu, seseorang tidak perlu menjadi Advokat terlebih dahulu untuk menjalankan peran sebagai Paralegal.
Sebaliknya, seorang Paralegal juga tidak boleh memperkenalkan dirinya sebagai Advokat apabila memang tidak memiliki status sebagai Advokat.
Perbedaan ini penting agar masyarakat mengetahui kapasitas orang yang memberikan pendampingan kepadanya.
Peran Pemberi Bantuan Hukum
Pemberi Bantuan Hukum memiliki posisi penting dalam sistem Paralegal.
Paralegal tidak bekerja secara bebas tanpa struktur. Tugas bantuan hukum dijalankan berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum.
Dengan demikian, seseorang yang memiliki minat menjadi Paralegal perlu memahami bahwa peran tersebut bukan sekadar menggunakan nama atau jabatan “Paralegal”.
Ada mekanisme kelembagaan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas.
Pemberi Bantuan Hukum juga memiliki peran dalam peningkatan kapasitas Paralegal. Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 menyebut Paralegal berhak mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pemberian bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum.
Apa yang Perlu Dimiliki Calon Paralegal?
Menjadi Paralegal membutuhkan lebih dari sekadar ketertarikan terhadap persoalan hukum.
Ada sejumlah kemampuan yang penting untuk dikembangkan.
Kemampuan Berkomunikasi
Paralegal berhadapan langsung dengan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda.
Kemampuan mendengarkan, bertanya, mencatat, dan menjelaskan persoalan dengan bahasa yang mudah dipahami menjadi sangat penting.
Kemampuan Memahami Persoalan
Calon Paralegal perlu mampu membedakan antara fakta, pendapat, dugaan, dan informasi yang belum terverifikasi.
Kemampuan tersebut diperlukan ketika menerima pengaduan masyarakat.
Kemampuan Mengelola Dokumen
Persoalan hukum sering berkaitan dengan berbagai dokumen.
Calon Paralegal perlu memahami bagaimana mengumpulkan, mengelompokkan, mencatat, dan menjaga dokumen yang berkaitan dengan suatu persoalan.
Kemampuan Menyusun Kronologi
Kronologi merupakan salah satu informasi awal yang penting dalam memahami perkara.
Paralegal perlu mampu membantu masyarakat menjelaskan peristiwa secara runtut dan berdasarkan fakta.
Pemahaman Dasar Hukum
Paralegal tentunya membutuhkan pengetahuan hukum dasar.
Namun, pengetahuan tersebut harus ditempatkan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan Paralegal.
Tujuannya bukan menjadikan Paralegal sebagai Advokat, melainkan membekali mereka agar mampu menjalankan tugas bantuan hukum secara tepat.
Bagaimana dengan Pendidikan?
Pertanyaan mengenai pendidikan sering menjadi perhatian calon Paralegal.
Apakah harus sarjana hukum?
Tidak tepat jika seluruh calon Paralegal dianggap harus memiliki latar belakang pendidikan yang sama dengan Advokat.
Kedudukan Paralegal dalam regulasi berbeda dengan profesi Advokat. Yang lebih penting adalah terpenuhinya ketentuan yang berlaku, adanya penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum, serta kemampuan menjalankan tugas sesuai kompetensi.
Karena ketentuan mengenai persyaratan harus mengikuti regulasi yang berlaku saat ini, calon Paralegal sebaiknya tidak menggunakan persyaratan dari aturan lama sebagai acuan.
Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 yang sebelumnya mengatur Paralegal telah dicabut oleh Permenkum Nomor 34 Tahun 2025.
Pelatihan Menjadi Bagian Penting
Kemampuan Paralegal perlu dibangun melalui peningkatan kapasitas.
Materi yang diberikan dapat mencakup pemahaman dasar hukum, penerimaan pengaduan, komunikasi dengan masyarakat, penyusunan kronologi, pengelolaan dokumen, pendampingan, penyelesaian nonlitigasi, etika, hingga mekanisme rujukan.
Pelatihan menjadi penting karena Paralegal akan berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat.
Pengetahuan yang tidak disertai pemahaman mengenai batas kewenangan justru dapat menimbulkan persoalan baru.
Baca Juga: Pelatihan Paralegal: Materi, Kompetensi, dan Kemampuan yang Harus Dimiliki
Tidak Semua Orang yang Membantu Masalah Hukum Bisa Disebut Paralegal
Ini juga perlu diperhatikan.
Seseorang yang sering membantu tetangga menyelesaikan masalah hukum belum tentu secara otomatis berstatus sebagai Paralegal.
Status dan peran Paralegal dalam konteks bantuan hukum berkaitan dengan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum.
Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap orang yang mengaku sebagai Paralegal tetapi tidak jelas bekerja dalam kerangka Pemberi Bantuan Hukum atau tidak dapat menjelaskan kapasitas dan penugasannya.
Masyarakat Umum Tetap Bisa Berkontribusi
Peran Paralegal membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut memperkuat akses terhadap keadilan.
Orang yang memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat, kemampuan komunikasi yang baik, kemauan belajar, serta pemahaman mengenai hukum dapat mengembangkan diri melalui jalur yang sesuai.
Namun, niat membantu saja tidak cukup.
Calon Paralegal harus bersedia meningkatkan kapasitas, memahami etika, menjaga kerahasiaan informasi, dan mengetahui batas kewenangannya.
Ada Tanggung Jawab di Balik Peran Paralegal
Menjadi Paralegal bukan sekadar memperoleh identitas atau mengikuti pelatihan.
Ada masyarakat yang mempercayakan persoalannya.
Ada dokumen yang harus dijaga.
Ada informasi yang bersifat pribadi.
Ada pula kondisi ketika sebuah persoalan harus segera dirujuk kepada Advokat atau pihak lain yang memiliki kewenangan.
Karena itu, calon Paralegal perlu memiliki sikap bertanggung jawab dan memahami bahwa pekerjaan tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Hak Paralegal dalam Menjalankan Tugas
Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 menyebut Paralegal dalam pemberian bantuan hukum memiliki hak mendapatkan peningkatan kapasitas serta jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Paralegal tidak hanya dibebani tanggung jawab.
Ada pula kebutuhan untuk memastikan mereka memiliki kapasitas dan perlindungan ketika menjalankan tugas bantuan hukum.
Bagaimana Memulai Jika Ingin Menjadi Paralegal?
Bagi masyarakat yang tertarik, langkah awalnya adalah mencari informasi mengenai Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki program atau kebutuhan Paralegal.
Selanjutnya, calon Paralegal dapat menanyakan proses rekrutmen, persyaratan, pelatihan, mekanisme penugasan, serta ruang lingkup pekerjaan.
Jangan hanya mencari pelatihan yang menawarkan sertifikat.
Yang lebih penting adalah memastikan bahwa pelatihan dan proses tersebut memberikan kemampuan yang benar-benar dibutuhkan untuk mendampingi masyarakat.
Kesimpulan
Menjadi Paralegal tidak sama dengan menjadi Advokat.
Paralegal merupakan bagian dari sistem pemberian bantuan hukum dan menjalankan tugas berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum. Karena itu, yang terpenting bukan sekadar latar belakang seseorang, tetapi bagaimana ia memenuhi ketentuan yang berlaku, memiliki kompetensi yang diperlukan, memperoleh peningkatan kapasitas, serta mampu menjalankan tugas dengan etika dan tanggung jawab.
Bagi masyarakat yang ingin menjadi Paralegal, memahami regulasi terbaru menjadi langkah awal yang penting. Jangan menggunakan aturan lama sebagai patokan, karena ketentuan mengenai Paralegal telah mengalami perubahan.
Pada akhirnya, Paralegal bukan hanya tentang membantu menyelesaikan persoalan hukum. Peran tersebut juga menyangkut kepercayaan masyarakat dan upaya memperluas akses terhadap keadilan.
