KABARBOGOR.ID — Ketika masyarakat menghadapi persoalan hukum, tidak semua orang langsung mengetahui harus mencari bantuan kepada siapa. Sebagian warga bahkan belum memahami apakah persoalan yang dihadapinya membutuhkan pendampingan hukum atau bagaimana langkah pertama yang harus dilakukan.
Dalam kondisi tersebut, Paralegal dapat menjadi salah satu pintu awal bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum.
Namun, tugas Paralegal bukan sekadar menerima keluhan warga. Ada sejumlah peran yang dapat dilakukan berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum, dengan tetap memperhatikan kompetensi, standar bantuan hukum, dan batas kewenangannya.
Ketentuan mengenai Paralegal saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, yang berlaku sejak 3 November 2025 dan mencabut Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021.
Apa Tugas Utama Paralegal?
Secara umum, Paralegal membantu masyarakat memperoleh akses terhadap bantuan hukum sesuai penugasan yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
Dalam konteks bantuan hukum nonlitigasi, Paralegal dapat menjalankan sejumlah kegiatan, antara lain penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan penyusunan dokumen hukum.
Dengan demikian, ruang kerja Paralegal cukup luas, tetapi bukan berarti tidak memiliki batas.
Menerima dan Menggali Pengaduan Masyarakat
Salah satu tugas yang penting adalah menerima persoalan yang disampaikan masyarakat.
Warga dapat datang membawa berbagai masalah, mulai dari sengketa tanah, persoalan pekerjaan, konflik keluarga, masalah konsumen, administrasi pemerintahan, hingga konflik antarwarga.
Pada tahap awal, Paralegal perlu mendengarkan dan menggali informasi secara sistematis.
Beberapa informasi yang perlu diperhatikan antara lain:
- siapa pihak yang terlibat;
- kapan peristiwa terjadi;
- apa yang sebenarnya terjadi;
- dokumen apa yang dimiliki;
- tindakan apa yang sudah dilakukan; dan
- bantuan apa yang dibutuhkan.
Paralegal tidak seharusnya langsung menyimpulkan siapa yang benar atau salah hanya berdasarkan cerita pertama yang diterima.
Membantu Menyusun Kronologi
Masyarakat sering kali menyampaikan persoalan berdasarkan ingatan yang tidak selalu tersusun secara runtut.
Paralegal dapat membantu mengubah informasi tersebut menjadi kronologi yang lebih sistematis.
Kronologi dapat memuat:
waktu → tempat → pihak → peristiwa → dokumen → tindakan yang sudah dilakukan.
Penyusunan kronologi penting karena informasi tersebut dapat menjadi bahan untuk memahami persoalan dan menentukan langkah berikutnya.
Membantu Mengidentifikasi Persoalan Hukum
Tidak semua persoalan masyarakat memiliki karakter yang sama.
Sebuah konflik yang terlihat sederhana dapat memiliki beberapa aspek hukum sekaligus.
Karena itu, Paralegal perlu membantu mengidentifikasi persoalan berdasarkan informasi dan dokumen yang tersedia.
Tujuannya bukan menggantikan analisis Advokat, melainkan membantu memastikan persoalan dapat dipahami dan ditangani melalui jalur yang sesuai.
Membantu Mengelola Dokumen
Dokumen sering menjadi bagian penting dalam persoalan hukum.
Paralegal dapat membantu masyarakat mengidentifikasi dan mengelompokkan dokumen yang berkaitan dengan perkara.
Misalnya:
- surat perjanjian;
- bukti pembayaran;
- surat pemberitahuan;
- dokumen pertanahan;
- surat keputusan;
- bukti komunikasi;
- surat panggilan; atau
- dokumen lain yang relevan.
Dokumen tersebut harus dikelola secara tertib dan tetap menjaga kerahasiaan informasi masyarakat.
Memberikan Informasi Hukum
Paralegal juga dapat memberikan informasi hukum sesuai kompetensi dan penugasannya.
Tujuannya adalah membantu masyarakat memahami hak, kewajiban, prosedur, serta pilihan penyelesaian yang tersedia.
Penyampaian informasi sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
Masyarakat tidak selalu membutuhkan istilah hukum yang rumit. Yang lebih penting adalah mereka memahami apa yang sedang terjadi dan langkah apa yang dapat ditempuh.
Melakukan Penyuluhan Hukum
Peran Paralegal tidak hanya bekerja ketika masalah sudah terjadi.
Paralegal juga dapat terlibat dalam penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan mengenai hak dan kewajibannya serta cara menghindari persoalan hukum yang sebenarnya dapat dicegah.
Bentuknya dapat berupa diskusi warga, sosialisasi, pelatihan, atau kegiatan edukasi hukum lainnya sesuai penugasan.
Membantu Mediasi dan Negosiasi
Tidak semua konflik harus berakhir di pengadilan.
Dalam bantuan hukum nonlitigasi, mediasi dan negosiasi termasuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh Paralegal sesuai penugasan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam proses tersebut, Paralegal dapat membantu masyarakat memahami kepentingannya, mempersiapkan informasi, dan mendukung proses komunikasi untuk mencari kemungkinan penyelesaian.
Namun, proses tersebut tetap harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh menjanjikan hasil tertentu kepada pihak yang didampingi.
Mendampingi Masyarakat di Luar Pengadilan
Pendampingan di luar pengadilan juga termasuk ruang layanan bantuan hukum nonlitigasi yang dapat dilakukan Paralegal.
Pendampingan dapat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat ketika berhadapan dengan pihak lain atau lembaga tertentu.
Bagi masyarakat, pendampingan seperti ini dapat membantu mereka lebih memahami proses yang sedang dihadapi.
Namun, Paralegal tetap harus bekerja berdasarkan penugasan dan menunjukkan identitas serta surat tugas ketika menjalankan tugasnya. Surat tugas berlaku selama Paralegal menjalankan tugas yang diberikan Pemberi Bantuan Hukum.
Membantu Menyusun Dokumen Hukum
Dalam bantuan hukum nonlitigasi, penyusunan atau drafting dokumen hukum juga termasuk kegiatan yang dapat dilakukan Paralegal.
Kemampuan ini membutuhkan ketelitian karena dokumen dapat berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Karena itu, Paralegal harus memahami fakta, tujuan dokumen, struktur dokumen, serta batas kompetensinya.
Baca Juga: Legal Drafting untuk Paralegal: Dokumen Apa Saja yang Bisa Disiapkan?
Melakukan Pemberdayaan Masyarakat
Tugas Paralegal tidak berhenti pada penyelesaian satu kasus.
Pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian penting dari perannya.
Masyarakat dapat dibantu agar lebih memahami haknya dan memiliki kemampuan untuk menghadapi persoalan hukum secara lebih mandiri.
Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan memperluas akses keadilan yang berpusat pada masyarakat.
Membantu Advokasi Sesuai Penugasan
Dalam kondisi tertentu, Pemberi Bantuan Hukum juga dapat menugaskan Paralegal untuk memberikan layanan seperti advokasi kebijakan pada tingkat desa atau kelurahan hingga provinsi, pendampingan program atau kegiatan pemerintah, serta bekerja sama dengan pemerintah desa atau kelurahan dan penyuluh hukum dalam pembentukan atau pembinaan kelompok sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum.
Hal ini menunjukkan bahwa peran Paralegal tidak hanya berkaitan dengan satu orang yang sedang menghadapi perkara.
Paralegal juga dapat berkontribusi pada penguatan kesadaran dan akses hukum masyarakat secara lebih luas.
Kapan Paralegal Harus Melakukan Rujukan?
Tidak semua persoalan harus ditangani sendiri oleh Paralegal.
Ketika sebuah masalah membutuhkan kompetensi atau kewenangan yang berada di luar ruang tugasnya, Paralegal perlu melakukan koordinasi dengan Pemberi Bantuan Hukum dan, jika diperlukan, merujuk persoalan kepada Advokat atau pihak lain yang memiliki kewenangan.
Kemampuan melakukan rujukan merupakan bagian penting dari pekerjaan Paralegal.
Paralegal yang profesional bukanlah orang yang berusaha menangani semua persoalan, tetapi orang yang mampu mengetahui batas kemampuannya.
Baca Juga: Kapan Paralegal Harus Merujuk Kasus kepada Advokat? Ini Batasnya
Paralegal Wajib Memahami Batas Kewenangan
Peran yang luas tidak berarti kewenangan yang tidak terbatas.
Paralegal bekerja berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum. Dalam menjalankan tugas, Paralegal juga wajib menunjukkan kartu identitas Paralegal dan surat tugas.
Karena itu, masyarakat perlu mengetahui siapa yang memberikan pendampingan dan atas dasar penugasan apa pendampingan tersebut dilakukan.
Hal ini penting untuk menciptakan transparansi sekaligus melindungi masyarakat dan Paralegal.
Tugas Paralegal dalam Satu Alur
Jika disederhanakan, pekerjaan Paralegal dapat digambarkan sebagai berikut:
MENERIMA PENGADUAN
↓
MENGGALI INFORMASI
↓
MENYUSUN KRONOLOGI
↓
MENGIDENTIFIKASI MASALAH
↓
MEMERIKSA DOKUMEN
↓
MEMBERIKAN INFORMASI
↓
PENDAMPINGAN / NONLITIGASI
↓
RUJUKAN JIKA DIPERLUKAN
↓
MONITORING & DOKUMENTASI
Tidak semua kasus harus melewati seluruh tahapan tersebut. Alurnya dapat berbeda sesuai jenis persoalan dan penugasan yang diberikan.
Kompetensi Menjadi Dasar Pelaksanaan Tugas
Tugas Paralegal membutuhkan kompetensi.
Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 menyebut kompetensi Paralegal meliputi kemampuan memahami dan melakukan pemberian bantuan hukum, memahami hukum dasar serta kondisi wilayah dan kelompok kepentingan masyarakat, melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak yang dilindungi hukum, serta keterampilan mengadvokasi untuk pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.
Karena itu, peningkatan kapasitas menjadi bagian penting dalam pengembangan Paralegal.
Paralegal Bekerja untuk Membantu, Bukan Menjanjikan
Masyarakat yang datang membawa masalah hukum sering kali berada dalam kondisi tertekan.
Di sinilah integritas Paralegal diuji.
Paralegal tidak seharusnya menjanjikan kemenangan, memberikan harapan yang tidak memiliki dasar, atau menggunakan persoalan masyarakat untuk kepentingan pribadi.
Tugas utamanya adalah membantu masyarakat memperoleh informasi, pendampingan, dan akses terhadap bantuan hukum yang sesuai.
Kesimpulan
Tugas Paralegal cukup luas. Dalam bantuan hukum nonlitigasi, Paralegal dapat melakukan penyuluhan hukum, konsultasi, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, serta penyusunan dokumen hukum sesuai penugasan.
Namun, semua tugas tersebut tetap berada dalam kerangka penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum, kompetensi, standar bantuan hukum, dan batas kewenangan yang berlaku.
Paralegal bukan Advokat dan bukan pula pihak yang harus menangani semua persoalan hukum sendiri.
Peran utamanya adalah membantu masyarakat mendapatkan akses terhadap bantuan hukum yang tepat.
Pada akhirnya, Paralegal yang baik bukan hanya mampu memahami hukum, tetapi juga mampu mendengarkan masyarakat, bekerja secara sistematis, menjaga kepercayaan, memahami batas kewenangan, dan mengetahui kapan harus memberikan pendampingan serta kapan harus melakukan rujukan.
