KABARBOGOR.ID — Pelatihan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan seseorang untuk menjalankan tugas sebagai Paralegal. Perannya berhubungan langsung dengan masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, sehingga pengetahuan dasar saja tidak cukup tanpa kemampuan praktis, pemahaman etika, serta kemampuan mengetahui batas kewenangan.
Ketentuan mengenai Paralegal saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Peraturan tersebut berlaku sejak 3 November 2025 dan menggantikan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021.
Dalam aturan tersebut, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyelenggarakan pelatihan bantuan hukum bagi Paralegal yang direkrut. Pelatihan tersebut ditujukan untuk memenuhi kompetensi Paralegal dalam menjalankan pemberian bantuan hukum.
Lantas, apa saja materi yang perlu dipelajari dan kemampuan apa yang harus dimiliki seorang Paralegal?
Pelatihan Bukan Sekadar Mendapatkan Sertifikat
Pelatihan Paralegal seharusnya tidak dipahami hanya sebagai proses mendapatkan sertifikat.
Paralegal akan berhadapan dengan masyarakat yang membawa persoalan nyata. Ada yang menghadapi sengketa tanah, persoalan keluarga, konflik ketenagakerjaan, masalah administrasi, sengketa konsumen, hingga persoalan lain yang membutuhkan informasi dan pendampingan.
Karena itu, pelatihan harus mampu membangun kemampuan yang dapat digunakan ketika Paralegal benar-benar berada di tengah masyarakat.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum menyebut kompetensi Paralegal mencakup kemampuan memahami dan melakukan pemberian bantuan hukum, memahami hukum dasar serta kondisi wilayah dan kelompok kepentingan dalam masyarakat, melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak, serta keterampilan mengadvokasi untuk pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.
Baca Juga: Syarat Menjadi Paralegal di Indonesia: Apa Saja yang Harus Dipenuhi?
Materi Dasar dalam Pelatihan Paralegal
Materi pelatihan perlu disusun agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pendampingan masyarakat.
Beberapa materi penting antara lain:
1. Dasar-Dasar Bantuan Hukum
Peserta perlu memahami konsep bantuan hukum, siapa yang menjadi Pemberi Bantuan Hukum, siapa yang dapat menerima bantuan, serta bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum berlangsung.
Pemahaman ini menjadi fondasi sebelum peserta mempelajari keterampilan pendampingan.
2. Hukum Dasar
Paralegal perlu memiliki pemahaman dasar mengenai hukum yang berkaitan dengan persoalan masyarakat.
Materi tidak harus menjadikan Paralegal sebagai ahli dalam seluruh bidang hukum. Namun, Paralegal harus memiliki kemampuan mengenali persoalan dan memahami dasar hukum yang relevan dengan tugasnya.
3. Kondisi Masyarakat dan Wilayah
Pendampingan hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat.
Persoalan hukum di lingkungan perkotaan dapat berbeda dengan persoalan di wilayah pedesaan. Begitu pula persoalan yang dihadapi kelompok masyarakat tertentu dapat memiliki karakteristik yang berbeda.
Karena itu, pemahaman mengenai kondisi wilayah dan kelompok kepentingan masyarakat menjadi bagian dari kompetensi Paralegal.
4. Penerimaan Pengaduan
Paralegal perlu dilatih bagaimana menerima masyarakat yang datang membawa persoalan.
Kemampuan mendengarkan menjadi sangat penting.
Paralegal harus mampu menggali informasi tanpa menghakimi, mencatat fakta, mengajukan pertanyaan yang relevan, serta membedakan antara fakta, dugaan, dan pendapat.
5. Penyusunan Kronologi
Kronologi sering menjadi dasar untuk memahami sebuah persoalan.
Karena itu, peserta pelatihan perlu memahami cara menyusun peristiwa secara sistematis berdasarkan waktu, tempat, pihak yang terlibat, tindakan yang terjadi, serta dokumen yang tersedia.
6. Pengelolaan Dokumen
Dokumen dapat menjadi bagian penting dalam suatu persoalan hukum.
Paralegal perlu memahami cara mengidentifikasi, mengelompokkan, mencatat, dan menjaga dokumen masyarakat.
Kemampuan ini juga berkaitan dengan keamanan serta kerahasiaan informasi.
7. Komunikasi dan Pendampingan
Kemampuan hukum tanpa kemampuan komunikasi dapat menyulitkan proses pendampingan.
Paralegal harus mampu menjelaskan informasi menggunakan bahasa yang dapat dipahami masyarakat, termasuk ketika berhadapan dengan warga yang tidak memiliki latar belakang hukum.
Pendampingan juga membutuhkan kemampuan membangun kepercayaan tanpa memberikan janji mengenai hasil perkara.
Kompetensi Advokasi
Salah satu kompetensi yang disebut dalam ketentuan mengenai pelatihan Paralegal adalah keterampilan mengadvokasi untuk pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.
Namun, advokasi dalam konteks ini tetap harus dipahami sesuai tugas, penugasan, dan kewenangan Paralegal.
Paralegal harus mengetahui kapan dapat membantu masyarakat dan kapan sebuah persoalan harus dikoordinasikan atau dirujuk kepada Pemberi Bantuan Hukum maupun Advokat.
Kemampuan mengenali batas tersebut sama pentingnya dengan kemampuan melakukan pendampingan.
Kemampuan Melakukan Penyelesaian Nonlitigasi
Dalam pemberian bantuan hukum nonlitigasi, Paralegal dapat menjalankan sejumlah kegiatan berdasarkan penugasan, antara lain penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan penyusunan dokumen hukum.
Karena itu, materi pelatihan juga perlu memberikan pemahaman praktis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Tujuannya bukan sekadar mengetahui istilah mediasi atau negosiasi, tetapi memahami bagaimana proses tersebut dilakukan secara tertib dan tidak merugikan pihak yang didampingi.
Kemampuan Legal Drafting
Penyusunan dokumen hukum juga termasuk kemampuan yang dapat digunakan dalam pemberian bantuan hukum nonlitigasi.
Paralegal perlu memahami struktur dasar dokumen, penggunaan bahasa yang jelas, pengelolaan fakta, serta pentingnya memastikan dokumen disusun sesuai penugasan dan kompetensinya.
Kemampuan ini akan menjadi semakin penting ketika Paralegal membantu masyarakat dalam menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan persoalan mereka.
Penguatan Masyarakat
Paralegal tidak hanya berperan ketika persoalan hukum sudah terjadi.
Pelatihan juga perlu membangun kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.
Masyarakat dapat dibantu memahami hak dan kewajibannya sehingga memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi persoalan hukum.
Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan memperluas akses keadilan melalui keterlibatan masyarakat.
Etika dan Kerahasiaan
Materi pelatihan juga harus memberikan perhatian besar terhadap etika.
Paralegal dapat memperoleh informasi pribadi, dokumen penting, dan cerita mengenai persoalan keluarga atau konflik masyarakat.
Informasi tersebut harus dikelola secara bertanggung jawab.
Paralegal harus memahami pentingnya:
- menjaga kerahasiaan;
- menghindari konflik kepentingan;
- tidak menyalahgunakan informasi;
- tidak memberikan janji kemenangan;
- tidak mengaku sebagai Advokat;
- dan bekerja sesuai penugasan.
Kepercayaan masyarakat merupakan bagian penting dari kualitas pendampingan.
Memahami Batas Kewenangan
Kompetensi Paralegal tidak hanya diukur dari seberapa banyak persoalan yang dapat ditangani.
Kemampuan mengetahui kapan harus merujuk juga merupakan bagian penting dari kompetensi.
Dalam situasi tertentu, persoalan masyarakat membutuhkan penanganan dari Advokat atau pihak lain yang memiliki kewenangan khusus.
Paralegal harus mampu mengenali kondisi tersebut dan melakukan koordinasi sesuai mekanisme Pemberi Bantuan Hukum.
Baca Juga: Bagaimana Cara Menjadi Paralegal? Ini Tahapan yang Perlu Diketahui
Pelatihan Harus Berbasis Praktik
Pelatihan Paralegal akan lebih efektif apabila tidak hanya menggunakan metode ceramah.
Peserta perlu mendapatkan latihan yang mendekati situasi nyata, misalnya:
Simulasi pengaduan
Peserta berlatih menerima warga yang membawa persoalan.
Simulasi wawancara
Peserta belajar menggali informasi tanpa mengarahkan jawaban.
Latihan penyusunan kronologi
Peserta mengubah informasi yang berantakan menjadi kronologi yang sistematis.
Simulasi mediasi
Peserta belajar memahami posisi para pihak dan mencari kemungkinan penyelesaian.
Latihan pengelolaan dokumen
Peserta belajar mengidentifikasi dokumen yang relevan.
Simulasi rujukan kasus
Peserta belajar menentukan kapan sebuah persoalan perlu diteruskan kepada pihak lain.
Model pembelajaran seperti ini membantu peserta memahami bahwa pekerjaan Paralegal membutuhkan keterampilan praktis.
Evaluasi Tidak Berhenti di Ruang Pelatihan
Pelatihan yang baik tidak berhenti ketika kelas selesai.
Berdasarkan informasi BPSDM Hukum, penyelenggaraan pelatihan juga berkaitan dengan evaluasi keikutsertaan peserta dan laporan aktualisasi yang memuat rencana, pelaksanaan, serta hasil kerja Paralegal. Dalam proses tersebut, laporan aktualisasi ditandatangani oleh Advokat sebagai mentor dan ketua atau direktur Pemberi Bantuan Hukum.
Artinya, kemampuan Paralegal idealnya tidak hanya dinilai dari kehadiran selama pelatihan, tetapi juga dari kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh.
Siapa yang Menyelenggarakan Pelatihan?
Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 mengatur bahwa pelatihan bantuan hukum bagi Paralegal diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Kepala BPHN.
Penyelenggaraannya mengacu pada pedoman pelatihan yang ditetapkan Kepala BPHN, yang paling sedikit memuat kurikulum pelatihan dan manajemen penyelenggaraan.
Dalam pelaksanaannya, Pemberi Bantuan Hukum dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan/atau lembaga nonpemerintah.
Apakah Peserta Nonparalegal Bisa Mengikuti Pelatihan?
Dalam kondisi tertentu, pelatihan juga dapat diikuti peserta nonparalegal.
BPSDM Hukum menjelaskan bahwa peserta nonparalegal harus merupakan WNI, berusia minimal 18 tahun, mampu membaca dan menulis, serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan Pemberi Bantuan Hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Namun, peserta nonparalegal yang telah mengikuti pelatihan baru dapat melaksanakan pemberian bantuan hukum apabila telah bergabung dengan Pemberi Bantuan Hukum.
Ini menunjukkan bahwa mengikuti pelatihan dan menjalankan tugas sebagai Paralegal merupakan dua hal yang tidak boleh disamakan.
Kompetensi yang Harus Dimiliki Paralegal
Jika dirangkum, Paralegal idealnya memiliki beberapa kelompok kemampuan:
Pengetahuan
- memahami dasar bantuan hukum;
- memahami hukum dasar;
- memahami kondisi masyarakat;
- memahami mekanisme pendampingan.
Keterampilan
- komunikasi;
- wawancara;
- penyusunan kronologi;
- pengelolaan dokumen;
- mediasi;
- negosiasi;
- pemberdayaan masyarakat;
- pendampingan;
- penyusunan dokumen hukum.
Sikap Profesional
- jujur;
- objektif;
- bertanggung jawab;
- menjaga kerahasiaan;
- memahami batas kewenangan;
- mampu melakukan rujukan.
Ketiga aspek tersebut harus berjalan bersama.
Pengetahuan tanpa keterampilan tidak cukup. Keterampilan tanpa etika juga dapat menimbulkan persoalan.
Pelatihan sebagai Awal, Bukan Akhir
Menjadi Paralegal bukan berarti berhenti belajar setelah menyelesaikan pelatihan.
Regulasi memberikan hak kepada Paralegal untuk memperoleh peningkatan kapasitas dari Pemberi Bantuan Hukum.
Perubahan regulasi, perkembangan persoalan masyarakat, serta kebutuhan kelompok rentan membuat peningkatan kemampuan perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Bahkan pada 2026, BPSDM Hukum masih mengembangkan berbagai model penguatan kapasitas, termasuk pelatihan teknis, Training of Trainers, Training of Facilitators, pembelajaran digital, dan bimbingan teknis untuk mendukung peningkatan kapasitas Paralegal.
Kesimpulan
Pelatihan Paralegal bukan sekadar proses untuk memperoleh sertifikat.
Pelatihan merupakan bagian dari proses membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional agar Paralegal mampu membantu masyarakat secara bertanggung jawab.
Materinya mencakup dasar bantuan hukum, hukum dasar, kondisi masyarakat, penerimaan pengaduan, penyusunan kronologi, pengelolaan dokumen, komunikasi, pendampingan, advokasi, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, hingga penyusunan dokumen hukum.
Yang tidak kalah penting adalah pemahaman mengenai etika dan batas kewenangan.
Paralegal yang kompeten bukanlah orang yang berusaha menangani semua persoalan sendiri, melainkan orang yang mampu membantu masyarakat sesuai tugasnya dan mengetahui kapan sebuah persoalan harus dikoordinasikan atau dirujuk kepada pihak yang memiliki kewenangan.
Dengan demikian, kualitas Paralegal pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh sertifikat pelatihan, tetapi oleh kemampuan nyata dalam memberikan bantuan kepada masyarakat secara profesional, etis, dan bertanggung jawab.
