KABARBOGOR.ID — Istilah Paralegal dan Advokat kerap muncul bersamaan ketika masyarakat membicarakan bantuan hukum. Keduanya sama-sama dapat berhubungan dengan masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, tetapi memiliki kedudukan, fungsi, dan kewenangan yang berbeda.
Perbedaan tersebut penting dipahami agar masyarakat tidak keliru ketika mencari bantuan hukum.
Paralegal bukan Advokat. Sebaliknya, keberadaan Paralegal bukan pula berarti tidak memiliki peran dalam sistem bantuan hukum. Keduanya dapat saling melengkapi sesuai fungsi masing-masing.
Apa Perbedaan Paralegal dan Advokat?
Perbedaan paling mendasar terletak pada kedudukan dan dasar kewenangannya.
Paralegal memberikan bantuan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum. Sementara Advokat merupakan profesi hukum yang memiliki kedudukan dan kewenangan profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, Paralegal tidak dapat diposisikan sebagai Advokat dengan sebutan berbeda.
Paralegal memiliki ruang kerja sendiri dalam membantu masyarakat, sementara Advokat memiliki kewenangan profesional yang tidak otomatis dimiliki oleh Paralegal.
Apa yang Dilakukan Paralegal?
Paralegal dapat menjadi salah satu pintu awal masyarakat ketika menghadapi persoalan hukum.
Dalam ruang lingkup penugasan dan kompetensinya, Paralegal dapat membantu:
- menerima pengaduan;
- menggali informasi awal;
- membantu menyusun kronologi;
- mengidentifikasi dokumen;
- memberikan informasi hukum dasar;
- mendampingi masyarakat;
- membantu penyelesaian nonlitigasi;
- melakukan dokumentasi; dan
- melakukan rujukan apabila persoalan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Peran tersebut membuat Paralegal memiliki posisi penting terutama dalam mendekatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.
Lalu, Apa Peran Advokat?
Advokat merupakan profesi hukum yang menjalankan tugas dan kewenangan profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam perkara tertentu, masyarakat membutuhkan pendampingan dan tindakan hukum dari Advokat, terutama ketika persoalan telah memasuki ranah yang membutuhkan kewenangan profesional Advokat.
Karena itu, keberadaan Advokat tetap menjadi bagian penting dalam sistem bantuan hukum.
Paralegal tidak menggantikan posisi tersebut.
Mengapa Paralegal Tidak Boleh Mengaku sebagai Advokat?
Identitas dan kewenangan profesi merupakan hal yang berbeda.
Masyarakat berhak mengetahui siapa yang sedang memberikan bantuan kepadanya dan dalam kapasitas apa orang tersebut bekerja.
Jika seseorang merupakan Paralegal, ia harus memperkenalkan dirinya sebagai Paralegal dan menjalankan tugas sesuai penugasan.
Mengaku sebagai Advokat padahal bukan Advokat dapat menimbulkan kesalahpahaman dan berpotensi merugikan masyarakat.
Karena itu, transparansi mengenai posisi dan kapasitas menjadi bagian penting dari etika pendampingan.
Apakah Paralegal Boleh Mendampingi Masyarakat?
Boleh, dalam ruang lingkup yang sesuai dengan penugasan dan kompetensinya.
Pendampingan merupakan salah satu bentuk peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum.
Namun, pendampingan tidak berarti semua tindakan hukum dapat dilakukan Paralegal.
Ketika sebuah persoalan membutuhkan kewenangan atau kompetensi yang berada di luar ruang kerja Paralegal, kasus tersebut perlu dikoordinasikan dengan Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat.
Dengan demikian, pendampingan harus berjalan dalam sistem yang jelas.
Bagaimana Hubungan Paralegal dengan Advokat?
Dalam praktik bantuan hukum, hubungan keduanya dapat bersifat saling melengkapi.
Paralegal dapat menjadi pihak yang lebih dekat dengan masyarakat pada tahap awal. Ia membantu mengumpulkan informasi, menyusun kronologi, mengidentifikasi dokumen, serta memberikan informasi dasar.
Ketika persoalan membutuhkan penanganan lebih lanjut, informasi tersebut dapat menjadi bahan koordinasi dengan Pemberi Bantuan Hukum dan Advokat.
Pola tersebut dapat digambarkan:
MASYARAKAT → PARALEGAL → PEMBERI BANTUAN HUKUM / ADVOKAT
Dengan mekanisme yang baik, masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalannya sendirian.
Apa yang Harus Dilakukan Paralegal Ketika Menghadapi Kasus di Luar Kompetensinya?
Jawabannya sederhana:
Jangan mengambil tindakan sendiri.
Paralegal perlu melakukan koordinasi dan meminta arahan sesuai mekanisme Pemberi Bantuan Hukum.
Jika diperlukan, perkara dapat dirujuk kepada Advokat atau pihak lain yang memiliki kewenangan dan kompetensi.
Sikap tersebut bukan berarti Paralegal tidak mampu bekerja. Justru kemampuan mengenali batas kompetensi merupakan salah satu indikator profesionalisme.
Batas Kewenangan Harus Dipahami
Dalam pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat, batas kewenangan menjadi sangat penting.
Paralegal perlu mengetahui:
Apa yang dapat dilakukan?
Apa yang membutuhkan supervisi atau koordinasi?
Apa yang harus dirujuk kepada Advokat atau pihak berwenang?
Pemahaman ini melindungi masyarakat sekaligus melindungi Paralegal dari tindakan yang berada di luar tugasnya.
Baca Juga: Batas Kewenangan Paralegal: Apa yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan?
Bagaimana Masyarakat Memilih Bantuan yang Tepat?
Masyarakat tidak perlu melihat Paralegal dan Advokat sebagai dua pilihan yang saling berlawanan.
Keduanya memiliki fungsi berbeda.
Jika masyarakat membutuhkan informasi awal, bantuan untuk memahami persoalan, pengorganisasian dokumen, atau pendampingan sesuai penugasan, Paralegal dapat menjadi salah satu pintu masuk.
Jika persoalan membutuhkan tindakan hukum profesional, masyarakat dapat memperoleh penanganan melalui Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum sesuai kebutuhan.
Yang paling penting adalah memastikan bahwa pihak yang memberikan bantuan memiliki kapasitas dan kewenangan yang sesuai.
Perbedaan dalam Bentuk Sederhana
| Aspek | Paralegal | Advokat |
|---|---|---|
| Kedudukan | Bagian dari sistem pemberian bantuan hukum berdasarkan penugasan | Profesi hukum |
| Dasar kerja | Penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum | Ketentuan profesi dan peraturan perundang-undangan |
| Fokus | Akses bantuan hukum, informasi, pendampingan sesuai kewenangan | Penanganan hukum profesional sesuai kewenangan |
| Hubungan dengan masyarakat | Dapat menjadi pintu awal dan pendamping | Memberikan layanan hukum sesuai profesinya |
| Batas tugas | Mengikuti penugasan dan kompetensi | Mengikuti kewenangan dan tanggung jawab profesi |
| Pengganti Advokat? | Tidak | — |
Tabel tersebut merupakan gambaran sederhana. Dalam praktiknya, ruang lingkup pekerjaan harus selalu dilihat berdasarkan jenis perkara, penugasan, kompetensi, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Mengapa Perbedaan Ini Penting?
Kesalahpahaman mengenai posisi Paralegal dapat menimbulkan risiko.
Masyarakat bisa berharap terlalu jauh kepada Paralegal, sementara Paralegal sendiri dapat terdorong mengambil tindakan di luar kewenangannya.
Karena itu, sejak awal harus ada transparansi mengenai:
- siapa yang memberikan bantuan;
- dalam kapasitas apa;
- siapa yang memberikan penugasan;
- apa ruang lingkup tugasnya; dan
- kapan perkara harus diteruskan kepada pihak lain.
Dengan batas yang jelas, sistem bantuan hukum dapat berjalan lebih tertib.
Kesimpulan
Paralegal dan Advokat sama-sama memiliki peran dalam ekosistem bantuan hukum, tetapi keduanya bukan profesi atau posisi yang sama.
Paralegal bukan Advokat.
Paralegal bekerja berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum dan membantu masyarakat sesuai kompetensi serta ruang lingkup tugasnya.
Sementara Advokat menjalankan profesi hukum dengan kewenangan dan tanggung jawab profesional berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Perbedaan tersebut bukan untuk memisahkan, tetapi untuk memastikan setiap persoalan ditangani oleh pihak yang tepat.
Bagi masyarakat, memahami perbedaan tersebut merupakan langkah penting agar bantuan yang diterima sesuai dengan kebutuhan dan tingkat persoalan hukum yang dihadapi.
